Pemerintah Berupaya Mempermudah Kepemilikan Aset

Pemerintah optimistis bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan yang masih menjadi isu utama di Tanah Air.

Pemerintah terus berupaya mempermudah kepemilihan aset finansial dan non-finansial. Seperti yang diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Pemerint optimistis Indonesia dapat menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dengan memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi, mempermudah kepemilikan aset finansial dan non finansial, memastikan redistribusi sumber pendapatan negara yang lebih merata, memperluas kesempatan kerja dan wirausaha, memastikan akses pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, serta memperluas perlindungan sosial.

Ketimpangan di Indonesia sendiri cenderung mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Namun, pada 2014, Indonesia mulai menurunkan rasio gini. Koefisien gini untuk Maret 2017 tercatat 0,393 atau turun dari angka 0,408 pada 2015.  Pada 2019, rasio gini diupayakan turun menjadi 0.36. Tingkat kemiskinan juga ditargetkan turun menjadi tujuh-delapan persen dari angka 11,22 persen di 2015. 

Secara umum, terdapat empat faktor utama yang mendorong ketimpangan pada generasi sekarang dan masa depan, yaitu ketimpangan peluang sejak awal kehidupan sehingga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, pekerjaan yang tidak merata, kekayaan yang terkonsentrasi pada sekelompok orang, serta ketahanan ekonomi yang rendah.

Saat ini, Indonesia sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendorong penurunan ketimpangan. Pertama, penurunan angka stunting melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar publik seperti ketersediaan air bersih, sanitasi, gizi, pengetahuan ibu, dan pelayanan kesehatan di tingkat lokal. Kedua, penurunan kemiskinan melalui stabilisasi harga pangan, pengurangan beban penduduk miskin, dan subsidi tepat sasaran atau program bantuan sosial.  Ketiga, penurunan pengangguran melalui peningkatan penyerapan lulusan SMK, program sertifikasi dan magang, serta kemitraan dengan industri.

Keempat, penurunan ketimpangan kekayaan melalui pajak/subsidi, program afirmasi yang efektif, penuntasan Nomor Induk Kependudukan (NIK), juga kredit UMKM di bidang pertanian dan perikanan. Kelima, penguatan industri berbasis rakyat melalui penguatan industri kecil sektor strategis, memaksimalkan potensi lokal perhutanan sosial, reformasi agraria, peningkatan skala usaha kelembagaan petani dan nelayan, serta pengembangan destinasi wisata.

Secara umum, konsumsi nasional penduduk Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas. Pemerintah terus mendorong kebijakan afirmasi terutama untuk 40 persen terbawah, mengingat kelompok tersebut mencakup penduduk miskin dan rentan yang konsumsinya relatif rendah, bahkan cenderung menurun di beberapa tahun terakhir. (Editor: Maria L. Martens)

astaga wanita wanita karir pemerintah keuangan aset