Sertifikat HGB Resmi Terbit

Belum ada Perda terkait tata ruang, Pulau C dan D belum bisa dibangun. Sementara Sertifikat gak guna bangunan dikeluarkan untuk proses pengembangannya.

Kepala BadanPertanahan Nasional Jakarta Utara membenarkan pihaknya telah mengeluarkansertifikat hak guna bangunan untuk pula hasil reklamasi, Pulau C dan D, diteluk Jakarta. Sertifikat gak guna bangunan tersebut dikeluarkan untuk tanahpulau reklamasi seluas 3.120.000 meter persegi.

Sertifikat hakguna bangunan (HGB) itu diterbitkan pada 24 Agustus 2017. Sertifikat HGB1897/HGB/BPN-09.05/2017 tersebut diberikan kepada PT Kapuk Niaga Indah (KNI).HGB adalah tindak lanjut atas terbitnya hak pengelolaan lahan (HPL) olehKementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Kepala BadanPengelola Aset Daerah DKI Achmad Firdaus mengatakan, sebelum terbit HGB,pengembang mengajukan permohonan HGB ke BPN. Sebelum HGB keluar, harus badaperjanjian kerja sama antara pengembang dan Pemrov DKI. Dalam perjanjian kerjasama dibatas terkait pajak dan retribusi daerah, pengerjaan bangunan, sertakewajiban pengembang menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Menurut Firdaus,penerbitan HGB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentangHak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Di aturan itudibahas izin mengeluarkan HGB setelah HPL terbit. PT KNI, ujar Firdaus, sudahmembayar pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp 400 miliar.BPHTB dihitung dari nilai jual obyek pajak Pulau C dan D, yaitu Rp 3,1 juta permeter persegi.

Sementara itu,Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Rencana Zonasi WilayahPesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS)Pantai Utara Jakarta ada di tangan DPRD. Sebelumnya, awal 2016, ada satu pasalyang diperdebatkan, yaitu soal kontribusi tambahan 15 persen yang gigihdiperjuangkan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama. Menurut Gubernur, pasaltersebut harus tetap dipertahankan.

Djarotmengatakan, pengembang hanya boleh mengelola lahan 55 persen di pulau hasilreklamasi. Sebanyak 45 persen diserahkan ke DKI berupa ruang terbuka hijau 20persen, ruang terbuka biru 5 persen, fasilitas umum dan fasilitas sosial 5persen, serta peruntukan lain. (Editor:Maria L. Martens)

astaga wanita wanita karir properti industri