Komjen Pol Purnawirawan Anang Iskandar : Pecandu Narkoba Wajib Direhabilitasi

Saat ini peredaran narkotika di Indonesia sudah menjadi sebuah bencana. Total pengguna narkoba saat ini telah mencapai 6,4 juta orang.

Hal itu disampaikan oleh Komisaris Jendral Purnawirawan Anang Iskandar, dalam acara Seminar Narkoba yang digelar oleh Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN), di aula Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta Timur, Sabtu (7/10/2017).

Para pecandu tersebut harus dilakukan rehabilitasi. Pasalnya, hal itu dilakukan untuk menekan demand atau permintaan atas barang haram tersebut.

"Kejahatan narkotika adalah kejahatan tentang penyalahguna dan peredaran gelap, oleh karena itu demand (permintaan) harus ditekan" ungkap Anang Iskandar.

Berdasarkan Undang-Undang nomer 35 tahun 1999, pasal 54 menyatakan, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karenanya, setiap pemakai harus menjalani rehabilitasi bukan dimaksukkan kedalam sel penjara.

"Undang-Undang narkotika menganut model penghukuman non kriminal (rehabilitasi), tujuannya adalah menyembuhkan sekaligus menekan permintaan narkoba kepada bandar. Dan ini bisa membuat bandar menjadi bangkrut ketika banyak yang direhabilitasi" ucap Mantan Kabareskrim tersebut.

Jika pecandu tersebut menjalani hukuman rehabilitasi, hal itu akan banyak mendapatkan keuntungan baik bagi si pecandu maupun keluarganya.

"Penghukuman dengan rehabilitasi itu 'menguntungkan', bagi penyalahgunanya akan mendapat keuntungan untuk sembuh, bagi keluarga dapat 'menghemat energi' karena mereka tidak mengurus si pecandu, menguntungkan negara lantaran dapat menghasilkan generasi yang sehat" ujar Anang Iskandar.

Materi seminar yang disampaikan di aula ditnarkoba cawang tanggal 7 Okt 2017 adalah sebagai berikut :

PENYALAH GUNA DIJAMIN REHAB,  PECANDU WAJIB

Dalam menangani kejahatan narkotika pemerintah membuat UU no 35 tahun 2009 dimana salah satu  tujuannya menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehab sosial bagi penyalah guna dan pecandu (pasal 4 d) dan

membagi kejahatan narkotika menjadi 2 jenis   yaitu penyahgunan dan peredaran gelap, Program nya yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotikan yg dikenal dgn P4GN .

UU Narkotika ini menganut double track sistem Pemidanaan yaitu Criminal Justice System (CJS) untuk kejahatan  peredaran  dan Rehabilitation Justice System (RJS) untuk kejahatan penyalahgunaan . Artinya  ada 2 kejahatan narkotika yg proses pertangung jawaban pidananya melalui jalur yang berbeda meskipun sama sama kejahatan . Kejahatan peredaran gelap mengikuti CJS sedang kejahatan penyalah gunanya mengukuti RJS . 

Pengedar dalam mempertanggung jawabkan perbuatanya melalui CJS  bermuara di penjara berjalan dgn baik  , namun terhadap penanganan penyalah guna mestinya bermuara di tempat rehabilitasi nyatanya bermuara di penjara . Ini akibat dari adanya distorsi  terhadap penafsiran  UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

Penyalah guna itu kriminal namun di jamin oleh UU untuk direhabilitasi .

Cara UU Narkotika  menjamin : 

1. Tujuan UU no 35 tahun 2009 pasal 4 d adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi mesis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu .

2. Penyalah guna diancam dgn pidana 4 tahun (artinya penyalah guna tidak memenuhi syarat subyektif untuk  ditahan selama proses penyidikan penuntutan dan pradilan )

3. Penyalah guna itu adalah orang sakit yg mengidap penyakit  adiksi/ kecanduan yg hanya pulih apabila 1direhabilitasi

4. Penyalah guna ini apabila diasesmen/diperiksa oleh team asesmen / dokter ahli berubah predikatnya menjadi pecandu (penyalah guna dan  keadaan ketergantungan 

Phisik dan psikis (lihat pasal 1 angka 13)

5. Penyalah guna tidak boleh di sidik , dituntut dgn cara : di yunto kan dgn  pasal pengedar karena akan menabrak tujuan UU  khususnya pasal 4 d yaitu jaminan untuk mendapatkan rehabilitasi

6. Penegak hukum diberi kewenangan untuk melaksanakan tujuan UU yaitu menjamin rahabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu (pasal 4d )

7. Khusus Hakim diberikan kewenangan oleh UU Narkotika  untuk memutuskan hukuman rehab apabila terbukti bersalah dan menetapkan tindakan rehab apabila tidak terbukti bersalah (pasal 103 ayat 1) artinya salah atau  tidak salah , terbukti atau tidak hukumannya rehab 

8. Terhadap penegak hukum diberikan kewenangan untuk menempatkan penyalah guna kedalam lembaga rehabilitasi sesuai tingkat pemeriksaanya (PP 25 tahun 2011 ) 

9. Hukuman rehabilitasi itu sama dgn hukuman penjara ( pasal 103 ayat 2)

10. Itu sebabnya Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika hukumnya wajib direhabilitasi (pasal 54)

astaga wanita karir narkoba rehabilitasi Anang Iskandar Komjen Pol Purn Anang Iskandar Polisi